Dikomplain Kemahalan, Menhub Budi Karya Janji Evaluasi Tarif Ojol Pekan Depan

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan mengevaluasi tarif ojek online (ojol) pada pekan depan yang sudah mulai berlaku pada 1 Mei 2019. Kini sudah ada komplain dari masyarakat karena tarif ojol sekarang diniai kemahalan. Langkah evaluasi tarif itu akan dilakukan karena ada masukan dari masyarakat bahwa tarif baru tersebut dinilai kemahalan. “Kami akan mengevaluasi setelah tujuh hari berlaku. Karena, ada masukan merasa tak perlu dinaikkan karena kemahalan,” kata Menhub BUdi Karya di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Menhub Budi Karya mengatakan, kenaikan tarif ojol itu adalah usulan para pengemudi ojek daring. Kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah/ Kemenhub, aplikator dan mitra driver atau pengemudi ojol. “Namanya peraturan bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan demi kemanfaatan para pemangku kepentingan, terutama untuk pengendara dan bagi pengguna,” kata Menhub lagi. Dikatakan Menhub Budi Karya, pihaknya sudah menyesuaikan besaran tarif dengan tuntutan pengemudi dan kemampuan daya beli masyarakat. “Kalau kemarin kan waktu kita tetapkan mau jadi Rp2.000 atau Rp1.600, tak mau. Makanya kita ikuti, itupun hanya Rp2.000/ km sudah turun dari ekspektasi mereka yang Rp2.500. Sebenarnya sudah turun, tapi masih ketinggian. Jadi kami lihat lagi,” papar Menhub Budi Karya. Menhub Budi Karya menambahkan saat ini pihaknya masih menampung aspirasi masyarakat terkait besaran tari okarena hanya baru beberapa pihak saja yang merasa keberatan. “Saya akan menggunakan mekanisme tertentu merekam dengan baik mewakili masyarakat maupun pengendara-pengendara ojol (ojek daring),” kilah mantan Dirut AP II itu. Untuk itu, Keputusan Menteri No. 348/ 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi baru berlaku di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. KP tersebut merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. “Saya tidak lakukan masif. Kami lakukan di lima kota karena lima kota ini bisa menjadi barometer, mengenai bagaimana reaksinya mereka,” terang Menhub Budi Karya. Berdasarkan KP 348/2019, tarif tersebut berdasarkan zonasi, rinciannya Zona 1: Jawa Sumatera dan Bali, Zona 2: Jabodetabek dan Zona 3: Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.(helmi)